Ahok dan kisah bapaknya yang dicoret dari kontraktor PU

merdeka.com - Ada cerita mengapa Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) begitu keras terhadap Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta saat meminta pemotongan anggaran 25 persen. Ahok kecil ingat saat bapaknya dicoret sebagai kontraktor PU justru karena terlalu jujur.

Saat menghadiri rapat dengan Dinas PU DKI Jakarta, Kamis 8 November lalu di Balai Kota, Ahok dengan tegas dari awal meminta agar anggaran mereka dipotong 25 persen untuk dialokasikan dalam kegiatan lainnya di APBD DKI 2013. Ahok mengatakan selama ini sudah tahu praktik-praktik penggelembungan anggaran dalam berbagai proyek infrastruktur.

"Saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan, kita kenalan seperti ini. Saya pikir tidak ada gunanya kita membahas kalau Bapak tidak bersedia memotong anggaran itu," kata Ahok seperti dikutip dari rekaman rapat yang diunggah akun Pemprov DKI Jakarta di YouTube Kamis 8 November lalu.

"Saya perlu cerita ini, bapak saya (kontraktor) dicoret dari PU karena iseng seperti ini. Waktu saya masih kecil. Bikin jembatan 30 juta rupiah, karena hitungan PU, pakai tiang pancang segala macam, (biaya) jadi 180 juta rupiah lebih. Menurut bapak saya tidak perlu tiang pancang, karena 5 meter sudah ketemu batu granit, tidak mungkin tiang pancang 18 meter bisa masuk," tutur Ahok.

Ahok melanjutkan kisahnya, "Nah bapak saya iseng, bikin jembatan yang sama dengan spek yang sama, dilewatin alat berat yang sama, harganya segitu (Rp 30 juta). Cuma sayang zaman dulu lapor BPK segala macam zaman dulu susah, zamannya Soeharto, zamannya Orde Baru. Akibatnya bapak saya dicoret, akibatnya depan rumah kami digali DPU, bandar besar karena melawan," imbuh Ahok.

"Jadi saya mohon maaf, saya agak sakit jiwa soal begituan, kalau curi uang rakyat. Jadi kedengarannya tidak enak, saya ingin minta potong 25 persen. Jadi sebelum mulai (rapat) kalau bapak bilang tidak sanggup kasih tahu saya alasannya, bapak pulang dulu kita analisa, tidak usah buang waktu rapat kita," tegas Ahok.

Bahkan, Ahok dengan setengah mengancam mengatakan, jika jajaran Dinas PU tidak sanggup memotong anggarannya sebesar 25 persen seperti yang diminta, dia akan memeriksa sendiri seluruh anggaran itu dan akan menentukan besarannya.

"Kami akan periksa semua anggarannya dan kami tentukan. Silakan pilih, yang mau ikut tetap di PU yang tidak ikut, keluar dari PU, keluar dari Provinsi DKI, ajukan kami tanda tangan," pungkasnya.