Gedung Baru, Utang KPK kepada Rakyat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bisa membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih optimal. Tak hanya sekadar menjadi solusi dari berlebihnya beban gedung lama karena tak sebanding dengan jumlah pegawai KPK, gedung baru juga harus menjadi utang bagi KPK menuntaskan kasus besar.

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Indra, Sabtu (13/10/2012) di Jakarta. Fraksi PKS menilai pembangunan gedung baru untuk KPK merupakan sesuatu yang pending dan sangat mendesak bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kapasitas gedung yang digunakan KPK saat ini memang sudah sangat over capacity dan tidak representatif untuk sebuah lembaga sekelas KPK. Tentunya dukungan gedung baru yangg lebih layak dan representatif, serta peralatan dan fasilitas yang lebih canggih menjadi sebuah keharusan dan diharapkan nantinya pemberantasan korupsi bisa lebih optimal," tutur Indra.

Menurut Indra, dukungan DPR bagi pembangunan gedung baru, harus menjadi stimulus bagi KPK untuk meningkatkan kinerja mereka. Ini sekaligus juga menjadi hutang KPK terhadap rakyat Indonesia yang sudah sangat muak dengan perilaku koruptif di semua lini bangsa ini.

"Harapan dan tuntutan publik begitu besar kepada KPK. KPK harus mampu dan segera menuntaskan banyak pekerjaan rumah kasus-kasus korupsi seperti BLBI, Century, Hambalang, Wisma Atlet, mafia pajak, suap PON, simulator kemudi, hingga sponsor cek perjalanan dalam pemilihan Dewan Gubernur BI," papar Indra.